Apa Saja Persyaratan Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji 2018?

Apa Saja Persyaratan Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji 2018?

Sahabat, gelombang kedatangan Jemaah haji kian mendekati puncak kepadatan. Sampai dengan saat ini, persentase kedatangan Jemaah haji di Arab Saudi telah mencapai 59%. Jemaah haji yang datang berasal dari beberapa embarkasi yang ada di Indonesia. Seperti Embarkasi Padang, Embarkasi Jakarta, dan lain sebagainya. Nah sobat, apa sih sebetulnya embarkasi itu? Dan apa saja persyaratan dan tata cara penetapan embarkasi dan debarkasi haji? Simak penjelasan berikut ini.

Pengertian Embarkasi dan Debarkasi

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012, pasal 1 menjelaskan bahwa Embarkasi Haji adalah bandar udara tempat pemberangkatan haji ke Arab Saudi. Sedangkan Debarkasi adalah bandar udara tempat kedatangan Jemaah haji dari Arab Saudi.

Persyaratan Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji

Ada beberapa syarat untuk suatu Bandara dijadikan sebagai tempat embarkasi. Bandara tersebut harus memenuhi persyaratan :

  • Berstatus sebagai bandar udara yang terbuka (melayani angkutan udara ke dan dari luar negeri)
  • Memiliki kemampuan untuk melayani peswat udara dengan kapasitas paling sedikit 325 tempat duduk, dan tempat parkir paling sedikit untuk 2 pesawat udara haji
  • Jumlah haji yang dilayani paling sedikir 14 kloter setiap tahun musim haji
  • Kemudian, wilayah tempat embarkasi juga harus memiliki asrama haji dan fasilitas pendukung yang mempunyai daya tampung paling sedikit 2 kali dari jumlah kapasitas pesawat udara yang melayani angkutan haji, tempat penyimpanan barang bagasi, ruang makan dan dapur umum, masjid, tempat parkir, dan sistem pengamanan.
  • Dan yang terpenting, penetapan Embarkasi dan Debarkasi harus mempertimbangkan slot time penerbangan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi dan efisiensi biaya penyelenggara ibadah haji.

Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji

Tidak sembarang, untuk menetapkan Embarkasi dan Debarkasi Haji ada tata caranya tersendiri. Yaitu, Menteri Agama menetapkan Bandar Udara sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji berdasarkan usulan dari Gubernur. Kemudian usulan penetapan Bandar Udara sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji diajukan secara tertulis kepada Menteri Agama sesuai dengan persyaratan diatas.

Dan langkah selanjutnya ialah Menteri Agama berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan melakukan penilaian usulan tertulis penetapan Bandar Udara sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji sesuai pasal sebelumnya dan menetapkannya. Setelah ditetapkan, lokasi Embarkasi dan Debarkasi tersebut perlu di evaluasi paling sedikit dua tahun sekali.

 

Sumber : Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012

303 total views, 2 views today

Komentar

Tutup Menu

Assalamualaikum, Silahkan bertanya informasi yang ada perlukan kepada kami.

Dapatkan Info Seputar Umroh Disini